Wilayah Papua berpotensi terjadi konflik isu SARA dan konflik horizontal hingga politik uang saat pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Kabutuhan internet untuk wilayah Papua akan segera terpenuhi. Pasalnya, pemerintah akan membangun BTS 4G yang rencananya akan dilakukan mulai Februari ini.

Pemerhati intelijen dan keamanan nasional Stepi Anriani menilai konflik di Papua dilakukan oleh kelompok gerakan Papua merdeka yang berpolitik

Pengamat Papua Dubes Imron Cotan menyebutkan bahwa sumbangan Pemerintah Pusat ke Papua jauh lebih besar dibandingkan dari Papua sendiri.

Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa percepatan pembangunan wilayah Papua harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

Ada beberapa isu strategis yang hendak kami mintakan penjelasan secara komprehensif dari pemerintah dalam hal ini Mendagri yakni terkait rencana pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat yang menuai pro-kontra di tengah rakyat Papua, pelaksanaan Otsus di Aceh, pelaksanaan desentralisasi dan isu persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Selain terdapat Provinsi Papua dan Papua Barat, wilayah Papua akan memiliki tiga provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah.

Wilayah Papua dengan kondisi geografi yang sulit dan gangguan keamanan. Kemudian, lokasi menara tersebar di pelosok. Bukan hanya itu, Infrastruktur juga terbatas sehingga biaya logistik lebih besar.